Model PPh Digital Asing yang Realistis

Setelah mengakui masalahnya, pertanyaan berikutnya adalah desain. Jika Indonesia ingin mengenakan PPh Digital Asing atau Digital Services Tax (DST), model seperti apa yang realistis?

Materi FGD “Potensi Hak Pemajakan Indonesia atas PPh Digital Asing” oleh Dr. Arifin Halim mengarah pada jawaban yang cukup pragmatis: tarif rendah, bersifat final, administrasi sederhana, terintegrasi dengan ekosistem PPMSE/PPN digital, dan tetap menjaga stabilitas sistem.

Pendekatan ini penting karena pajak digital tidak hidup di ruang kosong. Ia bersentuhan dengan tax treaty, hubungan dagang, respons negara domisili, investasi teknologi, serta kemampuan administrasi pajak untuk melakukan enforcement terhadap entitas yang tidak memiliki aset fisik di Indonesia.

Mengapa Modelnya Perlu Moderat?

Tarif tinggi mungkin terlihat menarik dari sisi penerimaan jangka pendek, tetapi berisiko menimbulkan resistensi. Banyak negara yang menerapkan DST menghadapi kritik dari negara domisili perusahaan digital besar. Beberapa isu yang biasanya muncul adalah diskriminasi, potensi pajak berganda, konflik treaty, dan ancaman tarif balasan.

Karena itu, materi FGD menekankan pentingnya tarif moderat. Tujuannya bukan memaksimalkan beban, melainkan membangun sistem yang dapat diterima, mudah dipatuhi, dan stabil.

Tarif moderat membantu:

• mengurangi resistensi internasional;
• menghindari konflik tax treaty yang tidak perlu;
• menjaga investasi dan inovasi digital;
• mendorong voluntary compliance dari pelaku usaha global;
• memberi ruang untuk harmonisasi jika konsensus OECD atau UN berkembang lebih lanjut.

PPh Final sebagai Opsi Administrasi

Salah satu gagasan paling realistis adalah PPh Digital Asing dengan karakter sederhana, misalnya model final atas nilai transaksi atau penghasilan bruto tertentu. Pendekatan ini tidak sempurna, tetapi dapat mengurangi beban administrasi dibandingkan menghitung laba bersih yang sangat sulit diverifikasi untuk perusahaan asing tanpa kehadiran fisik.

Model final juga lebih mudah diintegrasikan dengan sistem yang sudah mengenal pemungutan oleh pihak platform. PMK 37 Tahun 2025 sudah menunjukkan arah administrasi digital melalui penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui PMSE. Dokumen resminya tersedia di JDIH Kementerian Keuangan.

Namun, perlu dicatat: PMK 37/2025 bukan aturan PPh Digital Asing. Ia dapat menjadi pembanding administrasi, bukan dasar untuk langsung memajaki penjual asing digital.

Klasifikasi Usaha dan Rentang Tarif

Materi FGD mengusulkan agar PPh Digital Asing dikaji per kelompok usaha dengan tarif proporsional. Rentang berikut harus dibaca sebagai bahan diskusi kebijakan, bukan tarif yang sudah berlaku:

• perdagangan digital barang: 1% sampai 2%;
• jasa digital dan subscription: 3% sampai 4%;
• periklanan digital dan monetisasi data: 3% sampai 5%;
• AI service dan cloud: 3% sampai 5%;
• marketplace atau platform fee: 2% sampai 3%;
• kelompok tertentu lain: sekitar 2% sampai 4%, bergantung karakter bisnis.

Klasifikasi ini masuk akal karena margin dan karakter nilai ekonomi tiap model bisnis berbeda. Platform iklan, marketplace, layanan cloud, dan penjualan barang digital tidak selalu memiliki struktur biaya dan risiko yang sama.

Tetap saja, pemerintah perlu kajian mendalam sebelum menetapkan tarif. Kajian harus melihat margin industri, potensi pass-through ke konsumen, risiko pajak berganda, daya saing Indonesia, dan kesiapan administrasi.

Tantangan yang Tidak Boleh Diremehkan

Ada empat tantangan besar yang perlu dijawab sebelum rezim PPh Digital Asing berjalan efektif.

Pertama, definisi BUT digital atau kehadiran digital harus jelas. Jika terlalu luas, aturan dapat menimbulkan ketidakpastian. Jika terlalu sempit, aturan kembali kehilangan relevansi.

Kedua, konflik tax treaty harus dikelola. Banyak treaty masih menggunakan konsep BUT klasik. Indonesia perlu menentukan kapan aturan domestik berlaku, kapan treaty membatasi, dan bagaimana proses pembaruan treaty dilakukan.

Ketiga, enforcement terhadap perusahaan tanpa aset fisik tidak mudah. Karena itu, integrasi dengan PPMSE, sistem pembayaran, registrasi, dan mekanisme pemungutan pihak lain menjadi penting.

Keempat, pajak berganda harus dicegah. Jika negara domisili tetap memajaki laba korporasi dan negara pasar mengenakan PPh Digital, mekanisme kredit pajak atau desain tarif rendah menjadi kunci agar beban tidak berlebihan.

Prinsip Desain yang Sehat

Model yang realistis sebaiknya mengikuti empat prinsip:

1. Sederhana: wajib pajak dan pemungut harus memahami objek, tarif, dan pelaporan tanpa interpretasi berlapis.
2. Proporsional: tarif mencerminkan karakter bisnis dan tidak mematikan investasi.
3. Terintegrasi: sistem memanfaatkan data PPMSE, PPN digital, pembayaran, dan pelaporan yang sudah ada.
4. Koordinatif: aturan domestik tetap membaca arah OECD Pillar One, Article 12B UN Model, dan tax treaty.

Dengan desain seperti ini, PPh Digital Asing tidak perlu menjadi instrumen agresif. Ia bisa menjadi cara Indonesia menjaga kedaulatan fiskal secara terukur.

Penutup

PPh Digital Asing yang realistis bukan sekadar soal “memajaki platform asing”. Ia adalah proyek desain hukum dan administrasi. Indonesia perlu menangkap nilai ekonomi dari pasar digitalnya, tetapi juga menjaga kepastian hukum, hubungan internasional, dan iklim inovasi.

Jika konsep pramuniaga digital menjelaskan mengapa ada substansi ekonomi di Indonesia, maka model tarif moderat dan administrasi sederhana menjelaskan bagaimana hak itu dapat dijalankan tanpa membuat sistem menjadi berat.

---

Ingin menyiapkan kontrak, dokumentasi, dan analisis pajak untuk transaksi digital lintas negara? Arunika Consulting dapat membantu melakukan review PPh, PPN, dan tax treaty exposure. Mulai dari konsultasi.