Konsultan Pajak Crypto Indonesia PMK 50/2025

Sejak PMK 50/2025 berlaku pada 1 Agustus 2025, penjualan aset kripto dikenai PPh Pasal 22 final sebesar 0,21% dari nilai transaksi jika dilakukan melalui PPMSE dalam negeri. Jika transaksi dilakukan melalui PPMSE luar negeri, tarif yang perlu diperhatikan adalah 1% dari nilai transaksi.

Penyerahan aset kripto yang kini dipersamakan dengan surat berharga tidak lagi dikenai PPN. Namun, jasa platform atau jasa penyediaan sarana elektronik, serta jasa tertentu terkait verifikasi transaksi, masih dapat memiliki perlakuan PPN tersendiri.

Untuk transaksi yang sudah dipungut PPh 22 final dengan bukti yang memadai, biasanya tidak dihitung lagi sebagai penghasilan kena pajak tarif umum. Namun, transaksi tetap perlu direkonsiliasi dan aset yang masih dimiliki tetap dilaporkan sebagai harta di SPT.

Aset kripto yang masih dimiliki pada akhir tahun dilaporkan sebagai harta investasi/sekuritas dengan nilai wajar dalam Rupiah per 31 Desember. Simpan snapshot saldo, sumber harga, exchange atau wallet, dan tahun perolehan sebagai bukti pendukung.

Transaksi melalui PPMSE luar negeri perlu dianalisis terpisah karena PMK 50/2025 mengenal tarif PPh 22 final 1%. Tantangan utamanya adalah tidak semua platform menyediakan bukti pungut Indonesia, sehingga histori transaksi dan perhitungan nilai Rupiah harus disiapkan sendiri.

Reward dan manfaat ekonomi dari staking, airdrop, yield farming, liquidity pool, dan DeFi perlu dievaluasi sebagai penghasilan ketika diterima atau direalisasi. Perlakuannya bisa berbeda dari transaksi jual beli di exchange, sehingga perlu dipisahkan dari PPh final trading.

PMK 50/2025 mengubah pengenaan PPh bagi penambang aset kripto menuju tarif umum yang efektif diterapkan pada Tahun Pajak 2026. Karena itu miner perlu menyiapkan pembukuan reward, biaya listrik, perangkat, pool fee, dan bukti konversi nilai Rupiah.

Siapkan tax report exchange lokal, trade history exchange luar negeri, histori deposit dan withdrawal, daftar wallet, snapshot saldo 31 Desember, mutasi bank, bukti pungut PPh, catatan staking atau mining, dan daftar aset yang sudah hilang atau tidak bisa diakses.

Ya, kami adalah Konsultan Pajak Terdaftar dengan izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan anggota aktif Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menjamin pendampingan yang legal dan profesional.

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Kami melakukan Tax Diagnostic Check untuk menemukan peluang efisiensi pajak yang legal. Strategi ini mencakup pemilihan skema transaksi yang tepat dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, bukan penggelapan pajak (tax evasion).