Perpajakan KBLI 56101 Risiko Sedang

Konsultan Pajak Spesialis Restoran & F&B

Solusi perpajakan komprehensif untuk restoran, cafe, dan bisnis kuliner. Kami bantu kelola PBJT 10%, PPh Final UMKM, dan pelaporan pajak daerah agar bisnis F&B Anda patuh regulasi dan terhindar sanksi.

Konsultasi Pajak Restoran Gratis
A
B
C
150+ Restoran Terlayani
Telah dipercaya restoran di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali

Tarif Pajak

10%

MIXED

Tingkat Risiko

Sedang

Omzet Tipikal

Rp 200 juta - 10 Miliar per tahun

Tantangan Perpajakan

PBJT vs PPN yang Sering Rancu

Restoran tidak memungut PPN pusat (11%) tetapi memungut PBJT daerah (10%). Banyak pemilik usaha yang bingung membedakannya.

Transaksi Tunai Sulit Direkap

Volume transaksi tunai tinggi membuat rekap omzet untuk pelaporan pajak rentan selisih.

Kewajiban PPh Bervariasi

UMKM bisa pakai PPh Final 0.5%, tetapi jika omzet >4.8M harus pakai tarif umum dengan pembukuan lengkap.

Solusi Perpajakan Kami

1

Setup Pelaporan PBJT

Membantu registrasi PBJT di Pemda setempat dan menyusun sistem pelaporan bulanan yang terintegrasi dengan POS.

  • Bebas denda telat lapor
  • Bukti setor rapi
  • Hubungan baik dengan Pemda
2

Optimalisasi PPh UMKM

Mengevaluasi apakah PPh Final 0.5% masih menguntungkan atau perlu beralih ke pembukuan tarif umum.

  • Beban pajak optimal
  • Perencanaan ekspansi jelas
  • Transisi mulus saat omzet naik
3

Rekonsiliasi Omzet Harian

Menyusun prosedur rekonsiliasi penjualan harian antara POS, kas, dan laporan pajak.

  • Omzet akurat
  • Selisih terdeteksi
  • Pelaporan terpercaya

Bagaimana Kami Bekerja

1

Audit Kewajiban Pajak

Kami analisis struktur bisnis restoran Anda, omzet, lokasi cabang, dan status PKP untuk memetakan seluruh kewajiban PPh dan PBJT yang berlaku.

2

Setup Sistem Pencatatan

Integrasi data penjualan dari POS, kasir, dan platform delivery (GoFood, GrabFood, ShopeeFood) untuk rekonsiliasi omzet yang akurat.

3

Registrasi & Pelaporan PBJT

Pendaftaran NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan penyusunan sistem pelaporan PBJT bulanan ke masing-masing Pemda.

4

Optimalisasi PPh Berkelanjutan

Monitoring omzet untuk timing perpindahan dari PPh Final 0.5% ke tarif umum, serta strategi pembagian omzet antar-cabang jika diperlukan.

Regulasi Pajak Terkait

UU HKPD

UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Mengatur Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan/Minuman menggantikan Pajak Restoran lama.

PP 55/2022

Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh

PPh Final 0.5% untuk UMKM restoran dengan omzet di bawah Rp 4.8 Miliar per tahun.

UU PPN

UU No. 42/2009 tentang PPN

Makanan dan minuman yang disajikan di restoran dikecualikan dari PPN pusat, tetapi dikenakan PBJT daerah.

Butuh Konsultan Pajak untuk Pajak Restoran & F&B?

Konsultasikan strategi perpajakan bisnis Anda dengan konsultan pajak bersertifikat. Gratis konsultasi awal.

Konsultasi Gratis via WhatsApp

Layanan Konsultan Pajak Restoran & F&B di Seluruh Indonesia

Kami melayani klien dari berbagai kota besar di Indonesia. Temukan layanan spesifik di lokasi Anda.

Bali

Banten

DKI Jakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kepulauan Riau

Riau

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sumatera Utara

Sumatra Selatan

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah restoran harus memungut PPN 11%?

Tidak. Makanan/minuman yang disajikan di restoran dikecualikan dari PPN pusat sesuai UU PPN. Sebagai gantinya, restoran memungut PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) sebesar 10% yang disetor ke Pemda setempat. Restoran juga wajib memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).

Kapan restoran harus beralih dari PPh Final 0.5% ke tarif umum?

Restoran wajib beralih ke PPh tarif umum dengan pembukuan lengkap jika: (1) Omzet bruto tahunan melebihi Rp 4.8 Miliar, atau (2) Sudah 7 tahun menggunakan skema PP 55/2022 sejak tahun pertama menggunakan tarif final. Perpindahan ini memerlukan perencanaan matang agar tidak kena sanksi.

Bagaimana tata cara pelaporan PBJT untuk restoran dengan cabang di kota berbeda?

PBJT dilaporkan dan disetor ke masing-masing Pemda lokasi cabang restoran. Setiap cabang perlu memiliki NPWPD tersendiri. Sementara itu, PPh badan tetap dilaporkan terpusat berdasarkan NPWP pusat dengan menyertakan laporan konsolidasi dari seluruh cabang.

Apakah pendapatan dari GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood kena pajak yang sama?

Ya. Pendapatan dari platform delivery online tetap merupakan penghasilan usaha restoran yang dikenakan PPh. Untuk PBJT, biasanya platform sudah memungut dan menyetorkan ke Pemda, namun restoran wajib memastikan dan melaporkannya. Pastikan Anda memiliki bukti setor dari platform.

Biaya apa saja yang bisa dikurangkan dari penghasilan restoran?

Biaya yang dapat dikurangkan meliputi: harga pokok bahan baku (HPP), gaji karyawan, sewa tempat, utilitas (listrik, air, gas), biaya pemasaran, penyusutan peralatan dapur, dan biaya operasional lain yang berkaitan langsung dengan usaha. Pastikan memiliki bukti transaksi yang lengkap.

Apakah Arunika Consulting memiliki izin praktek konsultan pajak resmi?

Ya, kami adalah Konsultan Pajak Terdaftar dengan izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan anggota aktif Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menjamin pendampingan yang legal dan profesional.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Seberapa besar potensi penghematan pajak (Tax Planning) yang bisa dilakukan?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check untuk menemukan peluang efisiensi pajak yang legal. Strategi ini mencakup pemilihan skema transaksi yang tepat dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, bukan penggelapan pajak (tax evasion).

Industri Terkait

Pajak Restoran & F&B

KBLI 56101

Pajak restoran dan bisnis F&B: PBJT makanan 10%, PPh Final UMKM, kewajiban pelaporan. Konsultasi pajak F&B bersama Arunika Consulting.

Pajak Retail & Toko UMKM

KBLI 47111

Pajak toko retail dan UMKM: PPh Final 0.5%, kewajiban PKP, PPN barang. Konsultasi pajak retail bersama Arunika Consulting.

Pajak Hotel & Hospitality

KBLI 55111

Pajak hotel dan hospitality: PBJT 10%, PPh 21 service charge, PPh Badan. Konsultasi pajak hotel bersama Arunika Consulting.